Parpol Tidak Menyampaikan LADK dan LPPDK, Terancam Pembatalan Sebagai Peserta Pemilu Maupun Calon Terpilih

TORAJA UTARA - Partai Politik yang tidak menyampaikan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) sampai batas waktu yang ditentukan, maka dikenai sanksi tidak memenuhi Syarat atau pembatalan sebagai peserta pemilu, Kamis (28/12/2023).

Hal itu disampaikan oleh Semuel Rianto selaku Komisioner KPU Toraja Utara Divisi Teknis di kegiatan Media Gathering yang dilaksanakan Pada hari Rabu (27/12/2023) di Kantor KPU Toraja Utara.

Baca juga: Tony Rosyid: Pasangkan Jokowi-Prabowo 2024, Polarisasi Rakyat Berhenti?

"Perlu kami tegaskan sebagai amanat dari PKPU 18 Tahun 2023 bahwa Parpol yang tidak masukkan LADK sampai tanggal 13 Januari maka dianggap TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebagai peserta pemilu. Jadi biar memiliki suara nantinya, itu tetap dianggap tidak sah, " kata Semuel Rianto.

Selain itu, Kordiv Teknis KPU Toraja Utara tersebut juga menekankan jika sekalipun nantinya itu memiliki alokasi perolehan kursi tapi tidak menyampaikan LADK maka dianggap tidak sah.

Baca juga: Tony Rosyid: Sasaran PSI Bukan Anies, Tapi Konstituen PDIP

Juga kata Semuel Rianto selaku Kordiv Teknis KPU Toraja Utara bahwa selain LADK, parpol pun wajib menyampaikan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye).

Jika tidak maka hal berlaku sebagai sanksi sebagaimana pada PKPU 18 tahun 2023, tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih.

Baca juga: Tony Rosyid: Kerumunan, Tema Politik yang Lagi Ngetrend

(Widian)

Berita terkait

Parpol Tidak Menyampaikan LADK dan LPPDK, Terancam Pembatalan Sebagai Peserta Pemilu Maupun Calon Terpilih

SULSEL INDONESIA SATU

Rekomendasi

Hendri Kampai: Jangan Mengaku Jurnalis Jika Tata Bahasa...

Nagari TV, TVnya Nagari!

Mengenal Lebih Dekat Koperasi

Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-J MINUSCA CAR Terima Penghargaan Environmental Penghargaan Penjagaan Lingkungan Terbaik

Jelang Nataru Pusziad Gelar Latihan Terpadu Bahaya Bahan Peledak & Nuklir Biologi Kimia Bersama Bandara Internasional Soekarno-Hatta

Danlanud Sultan Hasanuddin Hadiri Rakor Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Bersama Tim Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam

TPP ASN di Toraja Utara 2 Bulan Tidak Terbayar, Anggaran DAU Digunakan Bayar Kegiatan Fisik

Dugaan Pengrusakan Hutan Lindung, Kalem Sa'dan Ulusalu Penuhi Panggilan Unit Tipidter Polres Toraja Utara

Operasi Pasar Murah LPG 3 Kg di Toraja Utara, Diduga Tidak Sesuai HET yang Diatur Pada Perbup

Gegara Jual LKS, Sejumlah Kepsek di Toraja Utara Dipanggil Penegak Hukum

Cinta Lingkungan Sayang Kesehatan, Gerakan Peduli Digagas PKBGT Kesu' Tallulolo

7 Anggota DPRD Toraja Utara Diduga Langgar Kode Etik, Badan Kehormatan Layangkan Surat ke 5 Fraksi

TPP ASN di Toraja Utara 2 Bulan Tidak Terbayar, Anggaran DAU Digunakan Bayar Kegiatan Fisik

Pengajuan Bacaleg DPC Partai Gerindra Toraja Utara, Statusnya Lengkap dan Diterima

Dinilai Lamban, Pelaku Kasus Dugaan Penganiayaan di Rantepao Diduga Belum Diamankan

Gegara Jual LKS, Sejumlah Kepsek di Toraja Utara Dipanggil Penegak Hukum

Peluncuran Maskot UPE dan Tahapan Pilkada di Toraja Utara, Semuel Rianto: Mari Berkomitmen Bersama, Tolak Money Politik

Pentingnya Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024, Bawaslu Torut Akomodir Saran Insan Pers

Haramkan Pilkada Yang Cacat Konstitusional, Ketua LSM Peduli Toraja Minta Penyelenggara Taat UU 10 Tahun 2016

Upaya Hukum Ditempuh Wartawan Kabar Timur, Ketua LSM FPT: Kita Apresiasi, Pijakan Hukum Kedua Pihak Akan Diuji

Sejumlah 3.740 Kotak Suara Pemilu 2024, Mulai Dirakit di Gudang Logistik KPU Toraja Utara

Parpol Tidak Menyampaikan LADK dan LPPDK, Terancam Pembatalan Sebagai Peserta Pemilu Maupun Calon Terpilih

SULSEL INDONESIA SATU

Rekomendasi

Ikuti Kami